Rakornas APDESI Bersama Presiden, Ratusan Kuwu Cirebon ke Jakarta

KABUPATEN CIREBON - Ratusan kuwu (kepala desa) di Kabupaten Cirebon berangkat ke Jakarta untuk hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Desa bersama Presiden Republik Indonesia yang berlangsung Selasa, 29 Maret 2022, di Istora Senayan.

"Ada Enam (6) aspirasi yang akan disampaikan dan diperjuangkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Enam aspirasi itu sekaligus menagih komitmen Bapak Presiden terhadap APDESI, " ujar Ketua APDESI Kabupaten Cirebon, Muali didampingi Sekretaris APDESI, Kuswanto.

Baca juga: Jalan Kurun - Palangka Raya Rusak, Masyarakat Gumas Demo Ke DPRD Kalteng

Kuswanto menjelaskan, agenda silaturahmi nasional sekaligus rakornas APDESI berharap presiden merealisasikan aspirasi para kepala desa (kuwu).

Enam aspirasi itu yakni regulasi tentang 5 % (persen) anggaran dana desa untuk operasional kepala desa. Kedua, sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah sesuai UU no. 6 tahun 2014 makan stempel kepala desa dikembalikan lagi dengan lambang garuda.

Baca juga: Menkominfo: Tahun Baru 2022 Moment Cegah Transmisi Lokal Varian COVID-19 Omicron

Ketiga, komitmen presiden untuk menyederhanakan regulasi dengan akuntabilitas yang baik, menyangkut penggunaan anggaran dana desa. Termasuk, mekanisme pencairan gaji aparat desa tiap bulan, bukan setiap triwulan. Pencairan dana desa tiap triwulan juga menghambat percepatan pembangunan di desa. Keempat, Revisi Perpres no. 104 tahun 2022 dalam penggunan dana desa.

"Aspirasi kelima yakni tentang komitmen presiden untuk membangun sinergi dan sinkronisasi antara kementerian maupun lembaga yang melaksanakan program ke desa harus selalu berkoordinasi dengan pemerintahan desa, mulai pendataan hingga pelaksanaan program, " lanjut Kuswanto.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Terakhir, komitmen presiden untuk menaikkan anggaran dana desa yang dirasakan manfaatnya jauh lebih efektif untuk pembangunan berbasis masyarakat minimal 4 persen dari APBN tahun 2023. (Subekti/MN)