Komitmen Dukung JKN, Pemkab Cirebon Dapat Penghargaan UHC dari Wapres RI

KAB. CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Penghargaan ini diberikan sebagai salah satu apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Baca juga: Kajian inaRISK Kabupaten Cirebon, Potensi Bahaya Banjir Berdampak Pada 39 Kecamatan

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, sebanyak 96, 07 persen warga Kabupaten Cirebon terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS.

"Sebanyak 96, 07 % warga Kabupaten Cirebon sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, " ujar Imron.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Omicron Kemenkes Terbitkan Surat Edaran

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan stakeholder, terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan instansi lainnya, atas kerjasama dan upayanya dalam mensukseskan program JKN-KIS.

Baca juga: Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Wisatawan Jelang dan Pasca Libur NATARU

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas prestasi yang diraih ini, " sambung Imron.

Selain Kabupaten Cirebon, penghargaan ini juga diberikan kepada 22 provinsi, serta 334 kabupaten dan kota di Indonesia.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

Capaian UHC ini, merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mendorong target RPJMN.

Targetnya, yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran, serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Agus